Papua yang Katanya Tanah Surga

Teks-teks dalam setiap paragraf buku-buku tua yang menjelaskan tentang Papua, adalah narasi akan sejarah ketertindasan paling getir yang mungkin dialami pada setiap generasi yang hidup di sana.

0
126
Papua Paradise Eco Resort
Papua Paradise Eco Resort di Raja Ampat (IST/PB)

Oleh; Muhammad Iqbal Tarafannur

Tulisan ini bermula pada 2 Maret 2016 pukul 14.23 di ruangan 005/3 tempat kelas Politik Lingkungan berlangsung. Saat itu saya duduk di bangku deretan ke-3 bersama teman saya Esha Indica. Tak lama berjalannya materi, saya merinding ketika mendengar dosen saya Suiyo AB, M.sc berkata,

“saya pernah datang ke Papua dan sudah pernah ke Freeport. Pengalaman saya di sana (Freeport), saya hanya perlu mengambil segumpal pasir yang saat saya bersihkan dalam genggaman, di dalamnya terdapat emas.”

Mendengar hal itu seketika rasa bangga, kagum, marah, dan benci menjadi satu karena yang terbayang dalam pikiran saya saat itu adalah apakah kekayaan alam di Papua merupakan sebuah anugerah ataukah kutukan yang diberikan oleh pencipta jagad raya ini? Tapi jika berangkat dari kekayaan alamnya, mungkin benar Papua memang tanah surga.

Surga yang kemudian dirampok para iblis yang penghuninya ditindas dan dibiarkan miskin oleh perampoknya.

Apakah yang terlintas di kepala kalian ketika mendengar nama Papua? Apakah perbedaan kulit, rambut, nilai, budaya, adat? Ataukah keindahan alam, kekayaan sumberdaya yang melimpah-ruah ibarat surga kecil yang diberikan Tuhan di bumi manusia? Dan itulah Papua, kita tidak akan
mendapatkan satu definisi yang absolut tentangnya. Sama seperti kita memikirkan surga dan neraka di saat yang bersamaan. Kenapa saya katakan demikian? Pernahkah kalian membaca suatu kitab yang menjelaskan bahwa di surga ada penindasan, kemiskinan, diskriminasi, penyiksaan, pembunuhan, dan ketidakadilan? Ataukah sebaliknya, bahwa di neraka ada kebahagiaan? Saya pikir kalian telah memahami apa yang saya maksudkan.

Sebagai orang timur, primordialisme tidak memanggil saya untuk menulis tentang Papua. Semua ini semata-mata karena panggilan rasa kemanusiaan yang tersinggung akibat perbuatan kaum kapitalis dan imperialis yang memiskinkan rakyat di tanah yang sejatinya kaya. Mereka merampok sumberdaya alam yang dimiliki untuk kepentingan mereka, dan memberikan luka yang menganga serta membiarkan penghuninya miskin nan kelaparan. Apakah yang dilakukan pemerintah saat jerit tangis dari segala penjuru tanah air meminta pertolongan dan perlindungan pada rezim yang harusnya membela dan melindungi, tetapi mereka lebih sibuk dengan bagi-bagi jatah hasil perampokan? Di mana keadilan, hak asasi, kesetaraan, perlindungan yang seharusnya menjadi tugas dan fungsi negara? Dan saat Bintang Kejora dikibarkan, negara menganggapnya sebagai perbuatan separatis yang menjadi musuh negara paling berbahaya karena mengancam kedaulatan NKRI. Mungkin itulah yang dikatakan Gus Rizal Syam dalam esainya, ‘Topeng Nasionalisme”, yang menyebut nasionalisme hanya sebuah dalih untuk menindas dan memperpanjang barisan perbudakan serta pembodohan.

Siapakah dan manakah yang harus kita salahkan di sini saat nasib rakyat ditentukan dalam satu meja imperialis? Negara atau asing!

Setelah lengsernya Bung Karno dan kursi kepresidenan jatuh pada Soeharto, pada tanggal 7 April 1967, kontrak karya yang ditandatangani oleh iblis pembangunan tersebut berimbas sampai sekarang dan mungkin nanti (apabila pemerintah diam saja). Rakyatlah yang menjadi korban akibat insting kebinatangannya. Sejak saat itu rakyat Papua hanya memperoleh limbah, penyakit, kemiskinan, diskriminasi, kekerasan di tanah nenek moyangya sendiri. Tanah di mana mereka dilahirkan, dibesarkan, tempat bertahan hidup, tempat mereka bersatu dengan alam dan hidup berdampingan akan terus dirampok kekayaan alamnya hingga nanti tinggal dongeng tentang surga kecil yang pernah ada di tanah Papua, di tanah Indonesia, tanah yang pernah nyaris membuat Direktur Freeport Sulphur gila karena temuan harta karun terbesar di dunia.

Kulit mereka hitam, rambut mereka keriting, wajah dan pakaian mereka berbeda dengan kalian tapi mereka bagian dari rakyat Indonesia. Kemudian orang asing datang untuk menindas, menjajah dan menyakiti mereka lantas kalian hanya diam saja menikmati jerit tangis mereka yang meminta pertolongan dan hanya membahas kekayaan mereka kemudian melupakan penindasan yang terjadi. Di sisi lain para binatang politik itu masih terus memperdebatkan saham (yang seakan-akan untuk rakyat] dengan jenis lain yang sama binatangnya dengan mereka. Mahasiswa pun masih asik terlelap dalam kepentingan bendera. Lebih dari itu rakyat telah menjadi komoditi masyarakat impoten yang bekerja untuk mesin-mesin perkasa dan menikmati penindasan yang dikemas begitu indahnya.

Penambangan emas di puncak Jaya Wijaya oleh Freeport and Co. mampu meraih total pendapatan US$ 2,3 miliar pada 2004, lalu meningkat menjadi US$ 4,2 miliar pada 2005. Ironisnya 50% penduduk kabupaten Jaya Wijaya hidup di bawah garis kemiskinan; 35% hidup di daerah pembuangan (tailing) yang penuh dengan zat berbahaya. Tidak hanya itu, indeks pembangunan manusia Papua dengan
indikator kesehatan menduduki peringkat 27, nomor urut lima terbawah di Indonesia. Kemudian data menurut Badan Pusat Statistik 2004, Papua yang memiliki cadangan emas terbesar di dunia justru tergolong provinsi dengan penduduk miskin terbesar. Dominasi korporasi terhadap negara semakin meluas setelah korporasi multinasional ikut bermain. Korporasi multinasional juga sangat menentukan siapa yang menjadi pemimpin sebuah negara dan apa kebijakan tersebut, melalui pelbagai institusi baik negara kapitalis maupun organ-organ internasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia telah mendikte dan sangat memengaruhi kebijakan suatu negara.

Tony Clarke, seorang akademisi sekaligus aktivis Kanada, dalam buku The Case Againts the Global Economy [2001] menyebutkan: dari 100 institusi dunia yang paling kaya termasuk negara, 52 institusi adalah korporasi transnasional (TNC; trans-national Corporation), dan 70% perdagangan global dikontrol oleh hanya 500 perusahaan. Sebagai ilustrasi, total penerimaan Mitsubishi jauh lebih besar daripada pendapatan kotor domestik (GDP) Indonesia; pendapatan Ford melebihi GDP Afrika Selatan; dan pendapatan Dutch Shell melebihi GDP Norwegia. Berdasarkan data tersebut hal ini dapat membuktikan bahwa penjajahan dari para kapitalis dan imperialis terhadap rakyat, dibiarkan begitu saja oleh negara melalui penguasa dan kalangan tertentu yang mempunyai kepentingan dan memegang otoritas terhadap suatu kebijakan yang akan menguntungkan mereka ataupun asing. Dari data yang telah saya temukan di atas, menunjukan sifat dasar dari kapitalisme yaitu untuk meningkatkan konsumsi dan produksi komoditas, tanpa mengutamakan yang lain selain akumulasi kapital (modal).

“Kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak, tapi bukan kami yang punya. Kami hanya menjual buah-buah pinang.”- Edo Kondologit.

Fisik dan jiwa mereka telah dirampok oleh para kapitalis, tapi tidak impian dan harapan mereka, karena pada realitanya perjuangan mereka hanya sebatas revolusi sunyi yang dikhianati oleh rezim. Kemerdekaan mereka untuk memisahkan diri dari NKRI didukung oleh beberapa negara salah satunya Australia yang telah mendorong dunia Internasional untuk ikut serta mendukung kemerdekaan Papua. Tapi yang menjadi tanda tanya besar di sini, apakah yang mendasari negara-negara tersebut menginginkan kemerdekaan untuk Papua? Apakah karena dasar kemanusiaan atau malah ingin memperpanjang barisan perbudakan di bawah jajahan imperialisme mereka dan menjadikan kemanusiaan hanyalah sebagai dongeng rakyat yang lelap dalam keindahan penindasan dalam bentuk kemerdekaan yang dijanjikan.

Ratusan bahkan ribuan orang mati di Papua hanya karena menuntut kemerdekaan mereka, tapi lagi-lagi negara dan masyarakat hanya memandang perjuangan mereka sebagai gerakan separatis semata tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan akibat kefasisan informasi yang dilakukan oleh media, mereka yang berada di ujung Indonesia kerap ditinggalkan dalam kesunyian pemberitaan, dan media lebih dominan memberitakan kelakuan para binatang politik, pilkada DKI, persoalan selebriti seperti Zaskia Gotik, Saiful Jamil, dan persoalan remeh-temeh lainya, dan menutup mata seolah tidak melihat apa yang terjadi.

Siapa yang gila di sini. Saya? Atau negara ini?

Dalam suatu diskusi bersama orang Papua Yanes Murib, saya pernah menanyakan, apakah ada rasa nasionalisme pada orang Papua terhadap Indonesia? Seketika raut wajahnya berubah, dan kemudian ia menjawab dengan tegas: tidak. Kita hanya mencintai tanah Papua! Lalu saya tercenung sejenak. Dalam pikiran saya yang timbul kala itu adalah, tak heran jika hal itu terjadi. Mereka menjadi korban akibat insting-insting kebinatangan elit negara ini yang telah merampok segala sesuatu yang ada di alam mereka, alam yang menjadi sandaran hidup mereka, tempat mengambil apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc. (sebelumnya bernama Freeport Sulphur Company) adalah salah satu produsen tembaga emas terbesar di dunia. Perusahan yang berbasis di New Orlean, Lousiana, Amerika Serikat ini sebelum beroperasi di Indonesia adalah perusahan yang nyaris bangkrut. Revolusi sosial yang dipimpin oleh Fidel Castro dan Che Guevara-lah yang membuat Freeport terancam bangkrut. Perusahan ini terselamatkan dari ancaman kebangkrutan ketika beroperasi di tanah Papua. Namun, untuk dapat beroperasi di tanah Papua, mereka harus menyingkirkan segala sesuatu yang menjadi penghalang: Soekarno dilengserkan, Kennedy dibunuh, dan rakyat Papua hidup dalam kemiskinan yang menerjang serta mendapatkan gelar dari mereka (asing): Moordenaars (teluk pembunuh), orang liar, bodoh, dan penduduk barbar. Lalu di mana negara saat perlawanan rakyat Papua terhadap jajahan kapitalisme-imperialisme diabaikan dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal? Jawabannya adalah: karena negara dan korporasi telah menjalin kolaborasi intrik yang sulit dilawan melalui jalur formal. Sebaliknya, jalur formal yang disediakan oleh negara, seperti pengadilan atau lembaga mediasi apapun diciptakan untuk dapat membekuk perlawanan buruh dan rakyat, agar dapat menghancurkan segala sesuatu yang menghadang kekuasaan mereka. Lebih dari itu, rakyat Papua dilemahkan, ditembaki, didiskriminasi, dan dibunuh dalam ketidakadilan, tapi media malah sibuk memberitakan tentang saham antara Indonesia dan Freeport.

Petrus Ayamiseba dan Leo Wandagau, anggota serikat pekerja PT. Freeport ditembak mati oleh polisi pada 10 Oktober 2011. Tindakan kekerasan yang terjadi bukanlah hal baru. Selama 45 tahun Freeport menjarah kekayaan alam di Papua, berbagai kasus kekerasan di tanah Papua sering terjadi, baik terhadap buruh maupun masyarakat. Semua itu dilakukan untuk menjaga dan mengamankan aset-aset vitalnya. Dalam data stasistik hak asasi manusia Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada tahun 2013 mencatat tingkat kekerasan dan pelanggaran HAM: total 151 kekerasan menelan korban 106 warga sipil tewas dan 220 luka-luka, dan pada tahun 2014, 102 kasus HAM dialami oleh masyarakat Papua. Kasus penembakan dan pembunuhan para aktivis di Kab. Yakuhimo juga diduga dilakukan oleh aparat Brimob pada 20 Maret 2015. Korban masih terus berjatuhan baik dari pihak masyarakat Papua maupun militer. Data statistik tentang pelanggaran HAM, selalu memberikan perasaan getir karena orang-orang yang ditindas dan mati hanya sebatas laporan dalam angka. Mereka tidak dikenang sebagai pejuang kemanusiaan melainkan pemberontak dan sebagai pengingat juga penanda bahwa pemerintah masih dikuasai oleh para binatang buas. Rakyat Indonesia seharusnya hidup dalam pertanyaan besar di kepala, di mana peran negara dalam memperjuangkan kemakmuran rakyat seperti yang dijanjikan dalam konstitusi? Di manakah rasa kemanusiaan yang dimiliki pada setiap orang yang berpikir?

Peran negara yang menjadikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai sebuah gerakan separatis adalah kausa untuk menindas, dan membunuh demi melestarikan kekuasaanya serta membuat propanganda pada rakyat Indonesia tentang OPM sebagai pemberontak negara yang harus dilawan karena menjadi gelogok bagi kedaulatan NKRI (padahal untuk menjaga kekuasaan mereka). Tapi pada dasarnya, OPM adalah organisasi yang mempunyai tujuan yaitu kemedekaan sepenuhnya bagi Papua. Organisasi ini sebagaimana yang lain, mereka bersumber dari perasaan jenuh akibat kekerasan struktural yang terjadi, kekerasan yang telah lama mereka rasa sejak berkuasanya penjajahan feodal Tidore, kapitalis Belanda, Amerika, bahkan Indonesia sendiri menjadi pemeran utama dalam mata air penindasan yang bermuara pada mereka. Teks-teks dalam setiap paragraf buku-buku tua yang menjelaskan tentang Papua, adalah narasi akan sejarah ketertindasan paling getir yang mungkin dialami pada setiap generasi yang hidup di sana. Sedang kita di sini, duduk menikmati kopi, menonton televisi, dan tidur dengan nyenyak diiringi musik dan mimpi yang elok, lalu engah melihat fajar yang permai.

Pada orang yang acap kali menyerukan bahwa ‘Papua tidak bisa merdeka’, pernah berpikirkah kalian apa yang telah Indonesia berikan pada mereka selain pedih, luka, sedu, dan kehilangan kerabat karena mati demi memperjuangkan haknya? Dan apakah pantas kata pemberontak digunakan untuk setiap individu atau suatu kelompok yang berusaha memperjuangkan sesuatu yang seharusnya menjadi milik mereka? Tetapi di balik itu, saya memahami alasan kalian, asalkan benar sekiranya kalian mencintai Papua, dan juga Indonesia.

_________
Artikel ini telah terbit di
Spätkapitalismus Edisi IV

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here